Dasar Hukum Izin Usaha Tetap

  • -
Dasar Hukum Izin Usaha Tetap

Dasar Hukum Izin Usaha Tetap

Category : Graha Legalitas

Dasar Hukum Izin Usaha Tetap

Perizinan dilakukan tidak hanya dalam mendirikan usaha saja, namun banyak konsekuensi dari usaha tersebut yang juga memerlukan perizinan. Misalnya saja izin keramaian untuk bisnis restoran, izin pasang nama dan lainnya. Yang menjadi dasar aturan tersebut adalah Inpres No.5 Tahun 1984 Tanggal 11 April 1984 tentang Pedoman Penyelenggaraan dan Pengendalian Perizinan di Bidang Usaha. Aturan izin usaha dibuat agar pelaksanaan dalam setiap pendirian usaha dapat berjalan dengan baik, terstruktur dengan tata cara hukum yang berlaku, dan dapat dipertanggungjawabkan legalitasnya.

Dasar Hukumnya, kewenangan perizinan oleh BKPM apabila dilihat dari konteks UU No. 22 Tahun 1999 dan UU No.32 Tahun 2004, yang menjadi kewenangan daerah. Pasal 13 dan Pasal 14 UU No. 32 mengisyaratkan, palayanan administrasi penanaman modal merupakan urusan wajib provinsi bagi yang berskala provinsi, dan merupakan urusan wajib kabupaten/kota bagi yang berskala kabupaten/kota. Dengan adanya Keputusan Presiden tersebut, BKPM menjadi ujung tombak bagi perizinan investasi Indonesia, sehingga dirasakan terdapat resentralisasi perizinan investasi dari daerah kepada BKPM.

Itulah dasar hukum Izin Usaha Tetap (IUT), bagi Anda jika tak mau repot bekerjasamalah dengan Graha Inspirasi. Graha Inspirasi akan membantu mengembangkan usaha Anda bahkan berkembang sangat pesat. Pembuatan PT murah juga bisa Anda dapatkan melalui Graha Inspirasi dan dapatkan promo-promo lainnya di Graha Inspirasi.

Untuk informasi lebih lanjut, silahkan hubungi di:

Telp. (021) 21381712  WA. 0821 6733 0774

 

FacebookTwitterGoogle+Share