Category Archives: Graha Legalitas

  • -
Dasar Hukum TDP

Dasar Hukum TDP

Category : Graha Legalitas

Dasar Hukum TDP :

  • Undang-undang Republik Indonesia No. 3 tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan
  • Peraturan Daerah Kabupaten Sleman No. 14 tahun 2002 tentang Wajib Daftar Perusahaan.
  • Surat Keputusan Menperindag No:596/MPP/Kep/9/2004 tentang Standart Penyelenggaraan Wajib Daftar Perusahaan

Perusahaan yang dikecualikan dari Wajib Daftar Perusahaan adalah :

  • Setiap perusahaan yang berbentuk jawatan (Perjan).
  • Perusahaan kecil perorangan yang tidak memerlukan izin usaha.

Pendaftaran wajib dilakukan oleh pemilik atau pengurus perusahaan, atau dapat diwakilkan kepada orang lain dengan memberi surat kuasa. Tanda Daftar Perusahaan berlaku selama Perusahaan tersebut masih beroperasi dan wajib didaftarkan ulang setiap 5 (lima) tahun.

Itulah beberapa dasar hukum TDP. Graha Inspirasi bisa membantu Anda untuk mendirikan PT, Anda juga sudah mendapatkan TDP beserta syarat-syarat lainnya untuk membuat PT. Jika tak mau repot Graha Inspirasi adalah solusi terbaik untuk membangun usaha Anda!

Untuk informasi lebih lanjut, silahkan hubungi di:

Telp. (021) 21381712  WA. 0821 6733 0774

 

FacebookTwitterGoogle+Share

  • -
Dasar Hukum Pendirian PT

Dasar Hukum Pendirian PT

Category : Graha Legalitas

Dasar Hukum Pendirian PT

  • UU 40/2007 tentang Perseroan Terbatas
  • PP 27/1998 tentang Merger, Konsolidasi dan Akuisisi Perseroan Terbatas
  • PP 57/2010 tentang Merger dan Akuisisi yang Dapat Mengakibatkan Terjadinya Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat
  • PP 47/2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas (CSR)

Syarat administratif Pembuatan PT:

  1. Fotocopy KTP dan NPWP pemegang saham, minimal 2 orang. (Suami istri tanpa perjanjian pemisahan harta, dianggap 1 orang).
  2. Fotocopy KTP dan NPWP pengurus, minimal 2 orang, terdiri dari Direktur dan Komisaris
  3. Perjanjian pemisahan harta (apabila ada)

Syarat Formal Pembuatan PT:

  1. Pendiri minimal 2 orang atau lebih
  2. Membuat Akta Pendirian berbahasa Indonesia, dibuat di hadapan Notaris, yang berisi
  • Nama PT
  • Tempat dan Kedudukan
  • Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha
  • Struktur Permodalan. Modal dasar minimal Rp. 50jt dan modal disetor minimal 25% dari modal dasar
  • Susunan Pemegang Saham. Tidak boleh WNA atau perusahaan asing
  • Susunan Pengurus. Nama yang menjabat Direksi dan Komisaris
  1. Akta Pendirian disahkan oleh Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
  2. Didaftarkan dalam Daftar Perseroan
  3. Diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia

Setelah Membuat PT :

  1. Surat Keterangan Domisili Perusahaan
  2. NPWP Kewajiban
  3. Surat Keterangan Terdafar Pajak
  4. Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (optional)
  5. SIUP (Mikro/Kecil/Menengah/Besar)
  6. TDP
  7. Ijin khusus – tergantung bidang usaha (optional)

Graha Inspirasi menawarkan jasa pendirian PT dengan sangat aman, terpercaya, dan cepat! Bagi Anda yang tidak punya waktu untuk mengurus surat-surat ataupun izin untuk mendirikan PT, Graha Inspirasi bisa membantu Anda! Agar bisnis Anda bisa berkembang dan lebih maju lagi.

Untuk informasi lebih lanjut, silahkan hubungi di:

Telp. (021) 21381712  WA. 0821 6733 0774

 

FacebookTwitterGoogle+Share

  • -
Dasar Hukum NPWP

Dasar Hukum NPWP

Category : Graha Legalitas

Dasar Hukum NPWP

Dasar Hukum NPWP sebagai berikut :

  1. Undang-Undang Nomor 28 TAHUN 2007 Tentang Perubahan Ketiga Atas undang-Undang Nomor 6 TAHUN 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.
  2. Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP – 27/PJ./1995 tanggal 23 Maret 1995 tentang Jangka Waktu Pendaftaran dan Pelaporan Kegiatan Usaha Serta Tata Cara Pendaftaran Wajib Pajak dan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak.
  3. Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : KEP – 150/PJ/1999 tentang perubahan KEP – 27/PJ./1995
  4. Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : KEP – 515/PJ./2000 tanggal 4 Desember 2000 tentang Tempat Pendaftaran bagi Wajib Pajak tertentu dan Tempat Pelaporan Usaha Bagi Pengusaha Kena Pajak Tertentu.
  5. Keputusan Dirjen Pajak Nomor KEP – 516/PJ./2000 tanggal 4 Desember 2000 tentang Jangka Waktu Pendaftaran dan Pelaporan Kegiatan Usaha, Tata Cara Pendaftaran dan Penghapusan NPWP, Serta Pengukuhan dan Pencabutan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak.
  6. Keputusan Direktur Jenderal Pajak  Nomor  KEP – 161/PJ./2001 tanggal 21 Februari 2001 Tentang Jangka Waktu Pendaftaran Dan Pelaporan Kegiatan Usaha, Tata Cara Pendaftaran Dan Penghapusan Nomor pokok Wajib Pajak, Serta Pengukuhan Dan Pencabutan Pengukuhan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak.
  7. Keputusan Dirjen Pajak Nomor KEP – 525/PJ./2000 tanggal 6 Desember 2000 tentang Tempat Lain Sebagai Tempat terutangnya Pajak Bagi Pengusaha Kena Pajak.
  8. Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP – 167/PJ/2003 tentang Perubahan ketiga atas Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP – 515/PJ./2000 tentang Tempat pendaftaran bagi wajib pajak tertentu dan tempat pelaporan usaha bagi pengusaha kena pajak tertentu.

Graha Inspirasi menawarkan jasa pendirian PT dengan sangat aman, terpercaya, dan cepat! Bagi Anda yang tidak punya waktu untuk mengurus surat-surat ataupun izin untuk mendirikan PT, Graha Inspirasi bisa membantu Anda! Agar bisnis Anda berkembang dan lebih maju lagi.

Untuk informasi lebih lanjut, silahkan hubungi di:

Telp. (021) 21381712  WA. 0821 6733 0774

 

FacebookTwitterGoogle+Share

  • -
Dasar Hukum Izin Usaha Tetap

Dasar Hukum Izin Usaha Tetap

Category : Graha Legalitas

Dasar Hukum Izin Usaha Tetap

Perizinan dilakukan tidak hanya dalam mendirikan usaha saja, namun banyak konsekuensi dari usaha tersebut yang juga memerlukan perizinan. Misalnya saja izin keramaian untuk bisnis restoran, izin pasang nama dan lainnya. Yang menjadi dasar aturan tersebut adalah Inpres No.5 Tahun 1984 Tanggal 11 April 1984 tentang Pedoman Penyelenggaraan dan Pengendalian Perizinan di Bidang Usaha. Aturan izin usaha dibuat agar pelaksanaan dalam setiap pendirian usaha dapat berjalan dengan baik, terstruktur dengan tata cara hukum yang berlaku, dan dapat dipertanggungjawabkan legalitasnya.

Dasar Hukumnya, kewenangan perizinan oleh BKPM apabila dilihat dari konteks UU No. 22 Tahun 1999 dan UU No.32 Tahun 2004, yang menjadi kewenangan daerah. Pasal 13 dan Pasal 14 UU No. 32 mengisyaratkan, palayanan administrasi penanaman modal merupakan urusan wajib provinsi bagi yang berskala provinsi, dan merupakan urusan wajib kabupaten/kota bagi yang berskala kabupaten/kota. Dengan adanya Keputusan Presiden tersebut, BKPM menjadi ujung tombak bagi perizinan investasi Indonesia, sehingga dirasakan terdapat resentralisasi perizinan investasi dari daerah kepada BKPM.

Itulah dasar hukum Izin Usaha Tetap (IUT), bagi Anda jika tak mau repot bekerjasamalah dengan Graha Inspirasi. Graha Inspirasi akan membantu mengembangkan usaha Anda bahkan berkembang sangat pesat. Pembuatan PT murah juga bisa Anda dapatkan melalui Graha Inspirasi dan dapatkan promo-promo lainnya di Graha Inspirasi.

Untuk informasi lebih lanjut, silahkan hubungi di:

Telp. (021) 21381712  WA. 0821 6733 0774

 

FacebookTwitterGoogle+Share

  • -
Kategori SIUP

Kategori SIUP

Category : Graha Legalitas

Kategori SIUP

Berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 36/M-Dag/Per/9/2007 Tentang Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan.

SIUP memiliki 3 kategori yang dibedakan berdasarkan besar kecilnya modal yang digunakan untuk usaha:

  1. SIUP Kecil wajib dimiliki oleh perusahaan perdagangan yang kekayaan bersihnya lebih dari Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.
  2. SIUP Menengah wajib dimiliki oleh perusahaan perdagangan yang kekayaan bersihnya lebih dari Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.
  3. SIUP Besar wajib dimiliki oleh perusahaan perdagangan yang kekayaan bersihnya lebih dari Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempatusaha.

SIUP dikecualikan untuk :

Kewajiban memiliki SIUP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) Peraturan Menteri Perdagangan R.I. Nomor : 46/M-DAG/PER/9/2009, dikecualikan terhadap :

  1. Perusahaan yang melakukan kegiatan usaha di luar sektor perdagangan;
  2. Kantor Cabang atau Kantor Perwakilan;
  3. Perusahaan Perdagangan Mikro dengan kriteria sebagai berikut:
  • Usaha perseorangan atau persekutuan;
  • Kegiatan usaha diurus, dijalankan, atau dikelola oleh pemiliknya atau anggota keluarga/kerabat terdekat; dan
  • Memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.

Untuk Anda yang sibuk dan tidak ada waktu untuk mengurus SIUP atau ingin mendirikan PT sekaligus? Graha Inspirasi bisa membantu Anda dengan sangat mudah, cepat dan murah, dengan adanya layanan Graha Inspirasi akan jadi lebih mudah dan sangat terpercaya dalam memajukan usaha Anda.

Untuk informasi lebih lanjut, silahkan hubungi di:

Telp. (021) 21381712 WA. 0821 6733 0774

FacebookTwitterGoogle+Share

  • -
Fungsi NPWP

Fungsi NPWP

Category : Graha Legalitas

Fungsi NPWP

Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Adalah nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakan.

Nomor Pokok Wajib Pajak merupakan suatu sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak. Oleh karena itu, kepada setiap Wajib Pajak hanya diberikan satu Nomor Pokok Wajib Pajak. Dalam hal berhubungan dengan dokumen perpajakan, Wajib Pajak diwajibkan mencantumkan Nomor Pokok Wajib Pajak yang dimilikinya. Terhadap Wajib Pajak yang tidak mendaftarkan diri untuk mendapatkan Nomor Pokok Wajib Pajak akan dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan undang-undang perpajakan.

Berdasarkan SE–41/PJ./2003 secara garis besar NPWP mempunyai beberapa fungsi diantaranya adalah sebagai berikut :

  1. Sebagai sarana dalam administrasi perpajakan
  2. Sebagai identitas wajib pajak
  3. Menjaga ketertiban dalam pembayaran pajak dan pengawasan administrasi perpajakan.
  4. Untuk dicantumkan dalam semua dokumen perpajakan

Graha Inspirasi menawarkan jasa pendirian PT dengan sangat aman, terpercaya, dan cepat! Bagi Anda yang tidak punya waktu untuk mengurus surat-surat ataupun izin untuk mendirikan PT, Graha Inspirasi bisa membantu Anda! Agar bisnis Anda bisa berkembang dan lebih maju lagi.

Untuk informasi lebih lanjut, silahkan hubungi di:

Telp. (021) 21381712 WA. 0821 6733 0774

FacebookTwitterGoogle+Share

  • -
Izin Usaha Tetap

Izin Usaha Tetap

Category : Graha Legalitas

Izin Usaha Tetap

Izin Usaha Tetap (IUT) adalah izin yang dikeluarkan oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) atau Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah (BKPMD) untuk perusahaan (badan usaha PT) yang didirikan dalam rangka Penanaman Modal Asing (PMA) atau Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN). Kewenangan perizinan oleh BKPM apabila dilihat dari konteks UU No. 22 Tahun 1999 dan UU No.32 Tahun 2004, yang menjadi kewenangan daerah.

Pasal 13 dan Pasal 14 UU No. 32 mengisyaratkan, palayanan administrasi penanaman modal merupakan urusan wajib provinsi bagi yang berskala provinsi, dan merupakan urusan wajib kabupaten/kota bagi yang berskala kabupaten/kota. Dengan adanya Keputusan Presiden tersebut, BKPM menjadi ujung tombak bagi perizinan investasi Indonesia, sehingga dirasakan terdapat resentralisasi perizinan investasi dari daerah kepada BKPM.

Anda mau membuat PT atau CV? Graha Inspirasi selalu siap membantu Anda untuk mengembangkan usaha Anda. Graha Inspirasi di Jakarta adalah pilihan yang tepat untuk bekerja sama dan memajukan bisnis Anda.

Untuk informasi lebih lanjut, silahkan hubungi di:

Telp. (021) 21381712 WA. 0821 6733 0774

FacebookTwitterGoogle+Share

  • -
Izin BUJKA Graha Inspirasi

Izin BUJKA

Category : Graha Legalitas

Izin BUJKA

Izin Perwakilan Perusahaan Jasa Konstruksi Asing atau Izin BUJKA (Foreign Construction Representative Office) yaitu izin usaha yang dikeluarkan oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal Asing (BKPM) kepada Badan Usaha Jasa Konstruksi Asing (BUJKA) “Foreign Construction Representative Office” dengan dasar hukum Peraturan Menteri No. 10/PRT/M/2014 tentang “Pedoman Persyaratan Pemberian Izin Perwakilan Badan Usaha Jasa Konstruksi Asing”

Salah satu persyaratan utama untuk memperoleh Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK) adalah harus memiliki Sertifikat Badan Usaha (SBU) yang dikeluarkan oleh LPJK Nasional atau LPJK Propinsi untuk menentukan klasifikasi dan kualifikasi usaha jasa konstruksi. Perusahaan yang telah memiliki IUJK tidak dapat mengikuti tender atau pelelangan untuk proyek-proyek pemerintah, BUMN, penanaman modal asing, atau mengerjakan proyek swasta termasuk proyek-proyek konstruksi dilingkungan migas.

Izin usaha jasa konstruksi berlaku selama 3 (tiga) tahun atau mengikuti masa berlaku Sertifikat Badan Usaha (SBU) dan dapat di perpanjang kembali. Jika Anda bingung bikin PT dimana? Anda bisa datang ke Graha Inspirasi di Jakarta. Melalui Graha Inspirasi bisnis Anda tidak akan jalan ditempat, bahkan bisnis Anda akan berkembang pesat.

Untuk informasi lebih lanjut, silahkan hubungi di:

Telp. (021) 21381712 WA. 0821 6733 0774

FacebookTwitterGoogle+Share

  • -
IUJK Nasional

IUJK Nasional

Category : Graha Legalitas

IUJK NASIONAL

Izin Usaha ini diberikan kepada Badan Usaha Jasa Konstruksi (BUJK) untuk dapat melaksanakan kegiatan usaha di Indonesia sesuai klasifikasi dan kualifikasi usaha jasa pelaksana konstruksi kontraktor, jasa perencana dan pengawas konstruksi konsultan atau jasa konstruksi terintegrasi EPC-Engineering, procurement and construction.

Izin Usaha Jasa Konstruksi Nasional (IUJK Nasional) yaitu izin usaha yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi, Kota/Kabupaten kepada Badan Usaha Jasa Konstruksi Nasional (BUJK Nasional) dengan dasar hukum Peraturan Menteri No. 04/PRT/M/2011 Tentang Pedoman Persyaratan Pemberian Izin Usaha Jasa Konstruksi Nasional.

Salah satu persyaratan utama untuk memperoleh Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK) adalah harus memiliki Sertifikat Badan Usaha (SBU) yang dikeluarkan oleh LPJK Nasional atau LPJK Propinsi untuk menentukan klasifikasi dan kualifikasi usaha jasa konstruksi. Perusahaan yang telah memiliki IUJK tidak dapat mengikuti tender atau pelelangan untuk proyek-proyek pemerintah, BUMN, penanaman modal asing, atau mengerjakan proyek swasta termasuk proyek-proyek konstruksi dilingkungan migas

Izin usaha jasa konstruksi berlaku selama 3 (tiga) tahun atau mengikuti masa berlaku Sertifikat Badan Usaha (SBU) dan dapat di perpanjang kembali. Itulah sekilas tentang IUJK Nasional, bagi Anda yang ingin bekerjasama dengan Graha Inspirasi adalah pilihan yang tepat untuk memajukan bisnis Anda. Selain itu prosesnya juga cepat, mudah dan murah. Dapatkan promo-promo menarik dari Graha Inspirasi.

Untuk informasi lebih lanjut, silahkan hubungi di:

Telp. (021) 21381712 WA. 0821 6733 0774

FacebookTwitterGoogle+Share

  • -
Urus Izin SIUP

Urus Izin SIUP

Category : Graha Legalitas

Urus Izin SIUP

SIUP (Surat Izin Usaha Perdagangan) adalah izin usaha yang dikeluarkan Instansi pemerintah melalui Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota atau Wilayah sesuai domisili perusahaan. SIUP digunakan untuk menjalankan kegiatan usaha dibidang perdagangan barang/jasa di Indonesia sesuai dengan KLUI (Klasifikasi Lapangan Usaha Indonesia).

Berdasarkan besarnya jumlah modal dan kekayaan bersih diluar tanah dan bangunan atau jumlah modal disetor dalam akta pendirian/perubahan, maka penggolongan SIUP dibedakan menjadi 3 (tiga), yaitu :

  1. SIUP Kecil, dimiliki oleh perusahaan perdagangan yang kekayaan bersihnya lebih dari Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).
  2. SIUP Menengah, dimiliki oleh perusahaan perdagangan yang kekayaan bersihnya lebih dari Rp. 500.000.000,- sampai dengan paling banyak Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah).
  3. SIUP Besar, dimiliki oleh perusahaan perdagangan yang kekayaan bersihnya lebih dari Rp. 10.000.000.000 (sepuluh milyar rupiah).

Persyaratan Pengurusan Izin SIUP :

  1. Copy Akta Pendirian dan Perubahannya jika ada
  2. Copy SK Pengesahan Kemenkumham
  3. Copy Surat Keterangan Domisili Perusahaan
  4. Copy NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak)
  5. Copy KTP Pimpinan/Penaggung Jawab Perusahaan
  6. Copy KK Jika Pimpinan/Penanggung Jawab Perusahaan Adalah Wanita
  7. Pas Photo Berwarna Pimpinan/Penanggung Jawab Perusahaan (3×4) sebanyak 3 lembar
  8. Neraca Perusahaan
  9. Daftar Isian Permohonan SIUP.

Jika Anda ingin membuat PT di Jakarta, SIUP ini akan kami selesaikan bahkan syarat-syarat untuk bikin PT lainnya juga sudah termasuk. Mudah, cepat dan murah adalah layanan khusus untuk para Klient kami. Bersama Graha Inspirasi usaha Anda akan berkembang dan sah secara hukum.

Untuk informasi lebih lanjut, silahkan hubungi di:

Telp. (021) 21381712 WA. 0821 6733 0774

FacebookTwitterGoogle+Share